1.4 Persaingan Terkendali
Indonesia mengakui pemilikan individual atas factor factor
produksi, kecualiuntuk sumber daya. Sumber daya yang menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh Negara.Hal ini sebagaimana diketahui bersama, diatur
dengan tegas oleh Pasal 33 UUD 1945.Jadi secara konsistional system ekonomi
Indonesia bukan kapitalisme dan bukan sosialisme.Kompotensi untuk memperbaiki
taraf kehidupan dan antar badan usaha untuk mencari keuntungan, tapi pemerintah
juga mengatur bidang pendidikan, ketenagakerjaan, persaingan, dan membuka
prioritas usaha.
Namun untuk menghindari persaingan tidak sehat dalam pasar, pemerintah
mengendalikannya dengan membuka prioritas-prioritas bidang usaha.Sangat terbuka
peluang bagi setiap pekerja/ pemodal untuk mendapatkan imbalan lebih.Iklim
persaingan berekonomi dan kompotensi berbisnis di Indonesia bukanlah persaingan
yang benar-benar lepas begitu saja, melainkan persaingan yang
terencana-terkendali.Contohnya .Pemerintah mengatur upah kerja minimum dan
hukum perburuhan.Pengelolaan ekonomi tidak sepenuhnya percaya kepada
pasar.Pemerintah juga bermain dalam perekonomian melalui BUMN dan BUMD serta
departemen teknis untuk membantu meningkatkan kemampuan wirausahawan (UKM) dan
membantu permodalan.
Referensi:
Setyawan ,Aris
Budi. “Perekonomian Indonesia”. Universitas Gunadarma, Depok
Tidak ada komentar:
Posting Komentar