8/9.2 Perubahan Penerimaan Daerah dan Peranan
Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan
daerah: PAD, bagi hasil pajak dan non pajak, pemberian dari pemerintah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang cukup signifikan dalam
menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan
program-program pembangunan. Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah terutama
digali dari sumber kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian
dalam pelaksanaan pembangunan.
Dalam UU No. 25 ada
tambahan pos penerimaan daerah yaitu dana perimbangan dari pemerintah pusat.
Beberapa dampak dari diberlakukannya UU No. 25 terhadap keuangan daerah adalah
:
1. Peranan
PAD dalam pembiayaan pembangunan ekonomi (APBD) tidak terlalu besar. Hal
ini mencerminkan tingginya tingkat ketergantungan finansial daerah terhadap
pemerintah pusat.
2. Ada
Korelasi positif antara daerah yang kaya SDA dan SDM dengan peranan
PAD dalam APBD
3. Pada
tahun 1998/1999 terjadi penurunan PAD dalam pembentukan APBD-nya, salah satu
penyebabnya adalah krisis ekonomi yang melanda tanah air
Bagian laba BUMD, penerimaan
dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain, juga penerimaan dari bagi hasil
bukan pajak, sumbangan dan bantuan baik pemerintah pusat maupun dari pemerintah
Provinsi sebagai atasannya serta penerimaan pembangunan berupa pinjaman.
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pembangunan Pemerintah Kabupaten
Kepulauan sula dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 2009 – 2011 cukup
signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 80% per tahun.
Kontribusi
penerimaan (PAD) terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tercermin
dalam APBD-nya, dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah
terlihat cukup baik. Untuk meningkatkan kontribusi penerimaan PAD dan sekaligus
memperbesar.
Soamole,
Mulyadi. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Penyelenggaraan
Pembangunan Daerah. Diakses pada 22 April 2015, dari http://download.portalgaruda.org/article.php?article=106834&val=1037
Tidak ada komentar:
Posting Komentar